Legalitas dan Prosedur Kartu Sakti Jokowi Dipertanyakan

Kartu sakti Presiden Jokowi yang baru saja dikeluarkan mendapat sindiran halus dari politisi PKS Fahri Hamzah yang kini duduk sebagai pimpinan DPR RI periode 2014-2019.

Ketiga kartu tersebut belum dibahas di DPR, Fahri Hamzah mengakui hal itu akibat imbas polemik DPR adanya dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Program yang diluncurkan pemerintah harus berdasarkan legalitas dan prosedur yang ada, sehingga bukan hanya sebagai itikad baik dari negara dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. “Legalitas sesuai prosedur dan hukum harus penting, dan lebih penting dari itikad baik negara,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Peluncuran berbagai kartu itu belum dibicarakan dan dikonsultasikan kepada DPR padahal itikad baik pemerintah itu harus tetap berlandarkan konstitusi, “Itu akan kacau kalau didorong ke arah hak angket, tidak ada nomenklatur belanja di negara yang kalau tidak ada dasar undang-undang boleh dilegalkan,” ujar Fahri.

Pimpinan DPR RI itu mengkhawatirkan apabila itikad baik pemerintah itu tidak sesuai prosedur maka bisa disalahkan. Contohnya kasus Bank Century di awal 2009, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan itikad baik pemerintah untuk selamatkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi dunia.

“Namun kenyataannya kasus Bank Century berefek orang masuk penjara. Itikad baik bukan satu-satunya namun legal prosedural penting dan harus dipenuhi sehingga apabila tidak ajak (konsultasi) dewan bisa tidak legal,” lanjut Fahri Hamzah.

Pengadaan kartu KIS, KIP, dan KKS dengan nilai proyek di atas Rp1 miliar harus melalui tender. Program KIS akan menggunakan anggaran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bedanya KIS bisa dipakai di mana saja sedangkan BPJS Kesehatan hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.

Ketiga kartu yang tergabung dalam program “Government to Person” merupakan bantuan keluarga kurang mampu seperti program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang saat ini diberikan melalui Layanan Keuangan Digital melalui kartu.

Semoga tiga kartu sakti Jokowi segera diproses dan tidak ada lagi masalah untuk kedepannya, karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dan seandainya dikemudian hari harus ditarik kembali karena ketiga kartu tersebut masih dipertanyakan legalitasnya, masyarakat akan sangat kesusahan.