KIH Tolak Tawaran KMP, Kursi Ekstra Pimpinan AKD

Perpecahan DPR sedikit sulit dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Pimpinan DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak tawaran Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan.

KIH menolak kursi ekstra pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dari hasil pemekaran tiga komisi, sehingga nantinya jumlah komisi bertambah dari 11 menjadi 14.

“Kalau ditambah itu malah nggak bagus, jangan begitu. Itu tawaran yang mempermainkan aturan, tidak memberikan pendidikan baik,” kata Wakil Ketua DPR versi KIH Dossy Iskandar saat dihubungi Rabu (5/11/2014).

Dossy menegaskan KIH menginginkan musyawarah mufakat untuk membahas alat kelengkapan dewan secara bersama-sama. Dia menyebut alat kelengkapan dewan yang dibentuk oleh 5 fraksi yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS tidak sah karena tidak memenuhi kuorum dalam pengambilan keputusan sesuai Tata Tertib DPR.

“Kita berharap pakai pikiran yang adil, kedepankan musyawarah dan mufakat, dan bagilah secara proporsionalitas,” sambung Sekjen Partai Hanura ini.

Dossy memastikan DPR versi KIH tetap melanjutkan kegiatannya dengan fokus membentuk alat kelengkapan dewan. Meski begitu komunikasi dengan kubu KMP tetap dilakukan.

“Kita usahakan terus bagaimana alat kelengkapan terpenuhi, sambil buka ruang untuk pihak seberang berbicara. Karena itu kita tunjuk beberapa teman menjadi wakil melakukan pembahasan mengenai bagaimana DPR yang lebih baik,” pungkasnya.

Perpecahan parlemen tidak kunjung reda. Masing – masing kubu yang tidak mau mengalah membuat konflik di parlemen semakin rumit sehingga menghambat kinerja pemerintahan.