Jokowi Minta DPR Bersatu, Ini Tanggapan DPR Tandingan

DPR tandingan telah dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) guna melawan Pimpinan DPR yang telah ada. Namun Presiden Joko Widodo menginginkan agar DPR bersatu sehingga kondisi bisa lebih baik.

“Bisa saja DPR bersatu, asalkan masing-masing kelompok menjunjung tinggi semangat kebersamaan, sesuai azas keadilan, dan kembali ke azas musyawarah untuk mufakat,” kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Minggu (2/11/2014).

Azas kebersamaan itu harus sesuai dengan semangat representasi rakyat agar bisa menjalankan fungsi DPR. Hal ini diatur dalam UU MD3 (UU Nomor 17 Tahun 2014) Pasal 69 ayat 2.

Semangat representasi rakyat itu haruslah terwujud dalam konfigurasi pimpinan-pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, termasuk representasi kader Koalisi Indonesia Hebat dalam jajaran pimpinan komisi-komisi di DPR. Hendrawan menyebut seharusnya KIH mendapat 28 kursi pimpinan dari 63 kursi pimpinan komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

Namun,  KMP tidak memenuhi keinginan KIH. KMP hanya menawari lima kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan kepada KIH. “Orang awam mungkin menyebut sikap KMP ini sebagai kerakusan atau ketamakan,” kata Hendrawan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi kisruh yang terjadi di DPR antar dua koalisi itu. Jokowi menyarankan sebaiknya parlemen tidak terbelah.

“Akan lebih baik kalau kita bersatu,” ujar Jokowi usai salat Jumat, di Masjid Baiturrahman, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/10).

Dengan terbelahnya parlemen membuat kekhawatiran masyarakat, maka dari itu Presiden Jokowi menginginkan DPR bersatu kembali. Dengan DPR bersatu kondisi parlemen bisa lebih baik sehingga dapat mewujudkan aspirasi rakyat.