Megaproyek JSS Tidak Akan Dilanjutkan Di Pemerintahan Jokowi-JK

Megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang belum dimulai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyiratkan tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, dia yakin JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun nanti.

“Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. Beliau khawatir dampaknya pada dua hal,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, Jumat (31/10/2014).

Andrinof mengatakan, untuk memajukan identitas Indonesia sebagai negara maritim, seharusnya transportasi laut yang lebih dikembangkan, bukan infrastruktur darat. Kemudian jika proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini jadi dibangun, itu malah bersebrangan dengan program pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Begitulah yang dikhawatirkan Pak Jokowi, megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) akan memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

“Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS,” kata Andrinof kepada wartawan di Kantor Bappenas.

Andrinof juga yakin pemerintahan Jokowi-JK lebih berpikir untuk meluruskan arah pembangunan. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI.

Andrinof menganalisis, sebuah mega proyek akan bisa mendongkrak harga lahan yang nantinya berimbas pada mahalnya harga rumah. Apalagi konsesi proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Hal ini akan membuat semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah.

Maka dari itu daripada membangun JSS, pemerintah berencana akan memberdayakan sektor maritim dengan mengembangkan perhubungan Laut. Upayanya, dengan cara membangun dermaga-dermaga, atau menambah kapal baru dengan mengganti kapal yang sudah usang.

Segala keputusan yang diambil pemerintah harus demi kesejahteraan rakyat di kemudian hari. Semoga yang dilakukan pemerintah kabinet kerja Jokowi ini membuat rakyat semakin sejahtera dan hidup masyarakat semakin baik di seluruh tanah Indonesia, baik di barat maupun daerah timur.