6 Negara Yang Melarang Perayaan Natal 2015 Ditempat Umum Bagi Pemeluknya

Berbagai perayaan dan selebrasi menjelang Hari Natal telah di ramaikan di berbagai belahan dunia. Bermacam – macam pernak pernik dan pohon natal menghiasi diberbagai tempat. Namun ada beberapa negara di dunia yang tidak merayakannya. Berikut negara yang dilarang merayakan Natal :

1. Somalia
Pemerintah Somalia memutuskan melarang perayaan Natal dan Tahun Baru di negara Muslim itu. Disampaikan oleh Sheikh Mohamed Kheyrow, Direktur Kementerian Agama Somalia berasalan bahwa perayaan Natal itu tidak berkaitan dengan Islam. “Natal tidak akan dirayakan di Somalia karena dua alasan. Seluruh masyarakat Somalia adalah Muslim dan tidak ada komunitas Kristen di sini. Natal adalah untuk orang Kristen. Bukan untuk umat Muslim,” kata Abdifatah Halane, juru bicara Wali Kota Mogadishu. Pihak berwenang juga mengatakan bahwa perayaan Natal juga kemungkinan akan menjadi magnet bagi serangan militan Islam al Shabaab. Pihak keamanan diperintahkan untuk bersiaga menghentikan adanya perayaan. Namun orang asing dizinkan untuk merayakan Natal di rumah masing-masing sementara hotel dan tempat umum lain dilarang mengadakan acara tersebut.

2. Tajikistan
Meskipun negaranya diketahui menganut paham sekulerisme, Pemerintah Tajikistan dilaporkan telah membatasi warganya untuk merayakan Natal dan tahun baru, termasuk melarang pemasangan pohon Natal di sekolah-sekolah dan universitas. Kementrian pendidikan Tajikistan melarang penggunaan kembang api, pesta makanan, pemberian hadiah serta pengumpulkan uang saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini juga resmi melarang pemasangan pohon Natal baik di sekolah maupun universitas. Pemerintah Tajikistan yang merupakan negara pecahan Uni Soviet itu juga melarang pemasangan pohon Natal di ibu kota Dushanbe, hingga akhir 2015. Walaupun penduduknya mayoritas Muslim, Tajikistan adalah negara sekuler. Sebagian penduduknya juga masih terbiasa dengan tradisi dan budaya Rusia. Selain perayaan Natal dan tahun baru, pemerintah negara Tajikistan juga melarang perayaan Halloween.

3. Brunei Darussalam
Pelarangan perayaan Natal di tempat publik dirilis oleh Kementerian Agama Brunei pada 27 Desember 2014 lalu. Pemerintah Brunei menyebutkan bahwa tempat usaha, restoran dan rumah makan yang dimiliki baik oleh warga Muslim maupun non-Muslim dilarang menunjukkan dekorasi Natal maupun berpakaian seperti Santa Claus. Dan Kemenag Brunei mengingatkan bahwa umat Muslim seharusnya tidak mengikuti perayaan yang tidak terkait dengan Islam, karena dikhawatirkan perayaan semacam ini akan mengakibatkan tasyabbuh, atau meniru-niru perayaan yang tidak ada dalam ajaran Islam. Selain itu, perayaan semacam ini juga dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Muslim. Sehingga masyarakat Muslim di Brunei terlihat memakai topi atau pakaian layaknya Santa Claus dapat dianggap melanggar Pasal 207 (1), Undang-undang Syariah tahun 2013, soal melakukan atau mempraktikkan upacara yang bertentangan dengan Hukum Syara. Meski demikian, pelarangan ini tidak membuat umat non-Muslim tidak bisa merayakan Natal di negara yang mengusung hukum Syariah tersebut. Umat non-Muslim di negara itu dipersilakan untuk merayakan Natal dan acara keagamaan lainnya. Hanya saja, perayaan keagamaan harus dilakukan di dalam komunitas masing-masing dan tidak dirayakan secara terbuka kepada umat Muslim. Kebijakan yang ditetapkan Divisi Penegakkan Agama dari Kemenag Brunei tidak melarang warga Kristen untuk merayakan Natal di tempat ibadah mereka, di komunitas mereka dan di rumah mereka.

4. Arab Saudi
Tidak hanya di Brunei, perayaan Natal secara terbuka juga dilarang di Saudi. Sebanyak 1,2 juta umat Kristen di Saudi merayakan Natal di tempat-tempat pribadi dan perumahan. Hukum di Saudi menetapkan bahwa hanya agama Islam yang dapat dipraktikkan di ruang publik, sehingga tidak ada gereja, kuil maupun rumah ibadah lain di Saudi selain masjid. Namun, layanan gereja tetap dapat dilakukan di masing-masing rumah penganut agama selain Islam. Ketika Natal tiba, semarak Natal digelar di rumah-rumah warga non-Muslim, meskipun hiasan dan dekorasi Natal biasanya ditempatkan di dalam ruang tertutup.

5. Korea Utara
Sementara bagi rakyat Korea Utara, Natal tidak boleh dirayakan. Pemerintahan Korea Utara mengontrol ketat informasi soal libur keagamaan. Hampir tidak ada hari libur di negara pimpinan Kim Jong Un ini, kecuali perayaan hari ulang tahun pemimpin Korea, Kim Jong Il. Meskipun konstitusi Korea Utara menjamin kebebasan memeluk agama bagi semua warganya, nyatanya kebijakan ini tidak diterapkan di negara yang terisolasi itu. Warga Korea Utara yang kedapatan merayakan Natal dapat langsung dijebloskan ke dalam penjara. Pihak berwenang Korea Utara menilai bahwa layanan gereja akan membantu puluhan ribu wakrga Korea Utara untuk membelot ke China. Sehingga, rezim Kim kerap kali memenjarakan dan mengeksekusi pemimpin Kristen yang memberikan pelayanan keagamaan tanpa izin pemerintah. Berbagai kelompok gereja Korea Selatan terdapat 100 ribu pemeluk Kristen yang melakukan praktik keagamaan di gereja-gereja bawah tanah. Tidak jarang, ketika Natal tiba, Korea Utara meluncurkan kecaman kepada Korea Selatan yang sengaja menyalakan pohon Natal raksasa di wilayah perbatasan.

6.  Israel
Pemimpin ekstemis Yahudi di Israel, Benzi Gopstein juga menyerukan larangan perayaan dengan mengatakan Natal tidak memiliki tempat di sana.  Pemimpin ekstemis ini mendesak larangan perayaan Natal di Israel dan menyebut Kristen sebagai “vampir.” Gopstain beranggapan, jatuhnya garis-garis pertahanan kaum Yahudi selama beratus tahun terjadi, karena ulah musuh besar mereka, yaitu Gereja Katolik. Gopstain sering membuat onar dan pernah menyerukan akan membakar gereja. Namun, kemudian ia diberi maaf oleh polisi. Selain itu Gopstain juga pernah membakar sebuah kuil di tepi Danau Galilea di utara Israel. Benzi Gopstein, pemimpin organisasi Lehava memang telah ditangkap beberapa kali, salah satunya karena membuat komentar dalam sebuah artikel di salah satu situs disana. Dan baru – baru ini organisasi Lehava memperjuangkan identitas Yahudi, dengan melarang pernikahan antara orang Yahudi dan orang Kristen.

Yah semoga kebijakan pemerintah tersebut dapat diterima masyarakat di negara tersebut. Dan tidak merugikan pihak lain mengenai perayaan hari raya agama dan sedikit memberikan toleransi bagi pemeluk untuk beribadah sesuai keyakinan dan percayaan masing – masing.