Press "Enter" to skip to content

5 Pimpinan Baru KPK Yang Kini Tengah Diburu Profil Dan Beritanya

Comments

Kabar terpilihnya pimpinan KPK akhir-akhir ini gencar diburu masyarakat, entah kabar kontoversional mereka, profil, kekayaan ataupun kabar dukungan untuk kelima pimpinan KPK ini. Berikut profil dan segala kabar dari lima tokoh ini:

1. Agus Rahardjo

Agus Rahardjo
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memiliki lima pemimpin baru. Dalam voting yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo terpilih menjadi Ketua KPK. Dengan mendapat 44 suara dalam voting, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini berhasil mengungguli Basaria Pandjaitan, satu-satunya perempuan yang lolos menjadi pemimpin KPK.  Agus selalu identik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini karena Agus ditunjuk menjadi ketua lembaga itu menggantikan Roestam Sjarief pada 2010 dan baru lepas tahun 2015, ketika Agus mau mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. LKPP dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Sebelum menjabat Kepala LKPP, lelaki 59 tahun ini pernah menjabat Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Agus juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Sejak ikut tes calon pimpinan KPK, Agus sudah dikenali wartawan karena komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara. Saat diuji kelayakan kemarin, ia menyatakan ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau terpilih menjadi pemimpin komisi antirasuah. Gugatan itu terkait dengan putusan MK yang tidak membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui susunan anggaran pemerintah hingga tingkat satuan tiga. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengatakan Agus Rahardjo terpilih karena pengalamannya dan juga memiliki konsep yang jelas dalam memberantas korupsi. “Dia punya pengalaman yang begitu lama dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita ngomong soal korupsi APBN, di situlah episentrumnya,” jelas Benny kepada wartawan BBC Liston Siregar. “Dan dia juga mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasinya, untuk mencegahnya dan juga memiliki pengetahuan-pengetahuan teknis berkaitan dengan penanganan kasus-kaus korupsi”. Ketua baru KPK yang bernama lengkap Ir. Agus Rahardjo, MSM lahir di Magetan 1956 ini, secara individu mengaku mengenai harta kekayaannya yang sempat menarik perhatian media. Dalam wawancara tahap akhir dengan Panitia Seleksi Capim KPK, Agus mengaku hanya punya kekayaan senilai Rp 20 juta, sebidang tanah di daerah Cariu, Jawa Barat, dan memiliki satu kavling tanah di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Namun dari hasil penelusuran, harta tak bergerak Rahardjo berupa tanah dan bangunan dengan total 14 bidang yang tersebar di sejumlah wilayah bernilai sebesar Rp2.269.312.000. Bangunan dan tanah itu tersebar, di antaranya tujuh bidang di Kabupaten Bogor, satu bidang di Kota Bekasi, satu bidang di Kota Depok, satu bidang di Kabupaten Tangerang, satu bidang di Kota Tangerang Selatan, dan dua bidang di Kabupaten Magetan. Sementara itu, untuk harta bergerak, Rahardjo memiliki tiga unit mobil Mitsubishi Colt seharga Rp540.000.000, sebuah peternakan senilai Rp200.000.000. Mantan Ketua LKPP ini juga memiliki logam mulia bernilai Rp116.400.000 serta giro dan setara kas Rp47.118.385. Kemudian dia juga memiliki piutang sebesar Rp40.500.000 serta utang yang mencapai Rp731.764.311.

2. Basaria Panjaitan

Basaria Panjaitan
Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama. Basaria memiliki nama lengkap Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H, lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara 20 Desember 1957, beragama Kristen dan berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sebelum ditunjuk menjadi pimpinan KPK, Basaria merupakan Widyaiswara Madya Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Polri. Basaria terakhir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) ke KPK pada 12 Mei 2015. Saat itu, harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 9.896.000.000. Dalam data harta tidak bergerak, Basaria melaporkan tanah dan bangunan yang total nilainya sebesar Rp 8.896.000.000. Tanah dan bangunan Basaria tersebar di Medan, Tangerang, Batam, Jakarta Pusat, Lombok Barat, dan Bekasi. Untuk harta bergerak seperti alat transportasi masih dalam kondisi kosong. Sementara untuk harta berupa logam mulia, Basaria melaporkan nilainya sebesar Rp 550 juta. Sementara giro dan setara kas lainnya yang Basaria laporkan senilai Rp 460 juta. Perjalanan Basaria menuju kursi pimpinan lembaga anti-korupsi itu sempat menjadi sorotan media. Pasalnya, perempuan yang menjadi perwira tinggi Polri itu adalah calon yang dijagokan oleh Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

3. Alexander Marwata

Alexander Marwata
Sebelum terpilih sebagai pimpinan KPK, Alexander adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat menjadi hakim tipikor, sikapnya yang sering memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait penanganan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sempat membuat dia diragukan untuk pimpin KPK. Salah satunya, saat Alex menilai mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang seharusnya dibebaskan. Namun, pimpinan KPK yang berusia 48 tahun ini mengatakan bahwa pendapat berbeda yang dimilikinya itu karena tidak ingin putusan diambil berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat atau media massa. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, pernah menyoroti pendapat Alexander terkait dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Alexander berpendapat bahwa TPPU baru bisa dikenakan pada terdakwa, apabila tindak pidana awal telah dibuktikan terlebih dahulu.

4. Saut Situmorang

Saut Situmorang
Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Saut Situmorang, menjadi satu dari lima orang yang dipilih untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saut yang juga akademisi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia tersebut memperoleh 37 suara dukungan dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015). Saut pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2013. Ia juga pernah mengikuti empat kali seleksi calon pimpinan KPK, tetapi selalu gagal terpilih. Saat mengikuti tahapan wawancara oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saut menyatakan bahwa ia termotivasi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK karena ingin ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Ia juga ingin mencontohkan kepada para mahasiswanya untuk tidak takut mencoba profesi yang dianggap berbahaya. Meski memiliki keunggulan berupa keahlian pada bidang khusus yang dinilai dapat menunjang kinerja KPK, keberhasilan Saut mencapai kursi pimpinan sementara lembaga antikorupsi tersebut diwarnai beberapa pernyataan kontroversi. Bahkan, beberapa di antaranya terdengar berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi. Dalam tes wawancara, anggota Pansel KPK sempat mengonfirmasi laporan masyarakat mengenai kendaraan Jeep Wrangler hijau milik Saut. Selain menggunakan nomor kendaraan yang didesain sendiri, yakni B 54U UTS, Saut juga dituduh tidak membayar pajak kendaraan sejak 2013.

5. Hasanuddin Laode Muhamad Syarif

Hasanuddin Laode Muhamad Syarif
Pimpinan KPK yang merupakan dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yaitu Laode Muhamad Syarif mengatakan, ingin memprioritaskan pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam (SDA) terutama di sektor perizinan. Selain perizinan, ia juga mengurai, korupsi di bidang SDA juga marak di sektor pembagian hasil eksplorasi yang sering masuk ke kantong-kantong para pejabat daerah secara ilegal, seperti suap, gratifikasi, maupun pungutan liar (pungli) atau pemerasan. SDA merupakan bidang yang amat penting untuk diperhatikan bukan cuma oleh para penegak hukum, tetapi juga lembaga-lembaga lain, terutama SDA yang tidak bisa diperbaharui seperti barang tambang. Karena bila itu tidak dikelola dengan baik, maka bumi Indonesia bisa hancur. Lulusan Doktor Hukum Lingkungan Hidup Internasional dari University of Sydney tersebut juga mengatakan, KPK ke depan haruslah menjadi lembaga yang dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lainnya. Menurutnya, selama ini KPK cenderung akrab dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) daripada lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, yang menjadi sorotan juga adalah pernyataan Laode yang hanya akan menangani kasus besar bila dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK. Baginya, menangani kasus kecil hanya membuang tenaga. Selain itu, yang menjadi sorotan juga adalah pernyataan Laode yang hanya akan menangani kasus besar bila dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK. Baginya, menangani kasus kecil hanya membuang tenaga.

Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsudd mengungkapkan, dalam voting untuk menentukan pimpinan KPK tadi malam, Agus Rahardjo lolos sebagai salah satu pemimpin sekaligus Ketua KPK periode 2015-2019 dengan 53 suara. Sementara itu, Alexander Marwata lolos sebagai pemimpin KPK dengan 46 suara, Saut Situmorang dengan 37 suara, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dengan 51 suara, dan Laode Muhammad Syarif dengan 37 suara. Semoga dengan Kepemimpinan mereka, KPK menjadi lebih baik dan Indonesia lebih aman dari korupsi.