Press "Enter" to skip to content

Babak Terbaru Setya Novanto Dalam Kasus “Papa Minta Saham”, Yang Menghebohkan Publik

Comments

Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia mulai memasuki babak baru. Kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid ini sudah beberapa kali menggelar sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sementara itu sidang MKD yang digelar (16/12) semalam, dengan agenda pengambilan putusan atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama pimpinan negara, untuk sementara diskor (dihentikan sementara). Berikut beberapa fakta dan babak baru kasus Setya Novanto yang mengagetkan publik.

1. Hasil Sidang MKD 16 Desember 2015
Sebanyak 15 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah membacakan putusannya terkait kasus laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR RI Setya Novanto. Dengan agenda pengambilan putusan atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama pimpinan negara, untuk sementara diskors. Sebelum sidang dihentikan sementara untuk melaksanakan shalat Magrib, lima belas anggota MKD dari berbagai fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan atas perkara yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said. Hasil sementara, sebanyak sembilan anggota MKD memutuskan Setya Novanto melakukan pelanggaran etika sedang, yang bisa berujung dengan pencopotan dari jabatan Ketua DPR. Sementara enam anggota lainnya memutuskan Setya Novanto melakukan pelanggaran berat, yang bisa berujung pada pemberhentian dari anggota DPR.

2. Ketua DPR Setya Novanto Mengundurkan Diri
Setelah sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Ketua DPR, Setya Novanto, melakukan pelanggaran sedang maupun berat, pada Rabu (16/12), Novanto mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan ketua DPR. Surat pengunduran dirinya dibacakan di sidang MKD, yang berlangsung hingga Rabu larut malam. Pengunduran diri tersebut disampaikan Novanto melalui surat yang dikirimkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “Sehubungan dengan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di MKD DPR, maka untuk menjaga
harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019”. Surat tersebut ditandatangi langsung oleh Novanto di atas materai.

3. Setya Novanto Laporkan Pemred Salah Satu Stasiun Televisi Swasta, Putra Nababan ke Bareskrim
Ketua DPR RI Setya Novanto resmi melaporkan Pemimpin Redaksi Televisi Swasta Putra Nababan ke Bareskrim Polri, Senin (14/12/2015). Novanto melaporkan Putra dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Razman Nasution. Razman mengatakan, pihaknya menilai, pemberitaan stasiun televisi swasta tersebut beberapa waktu terakhir dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah Setya Novanto. Selain itu, ia menyebutkan, pemberitaan media tersebut mengaitkan Novanto dengan pembelian pesawat amfibi dari Jepang. Meski demikian, Putra tidak mempersoalkan laporan itu. “Saya belum terima informasi apapun terkait laporan itu. Tapi itu hak dia (Novanto). Setiap warga negara kan memiliki hak melaporkan apa yang tidak diinginkannya,” ujar Putra. Namun, Putra menegaskan bahwa apa yang dilakukan stasiun televisinya adalah bagian dari kerja pers yang tentunya sejalan dengan undang-undang dan kode etik
jurnalistik. Jika ada pihak yang mempersoalkan pemberitaan, seharusnya menggunakan hak jawab, bukan melapor ke aparat penegak hukum. “Apa yang stasiun tv saya lakukan adalah murni tugas jurnalistik. Jika ada pihak yang merasa membutuhkan keseimbangan pemberitaan, ya seharusnya menggunakan hak jawab,” ujar Putra. Jika ada persoalan dalam pemberitaan lalu dilaporkan ke penegak hukum, Putra mengatakan bahwa hal itu mengancam kebebasan pers dan dapat berakibat kriminalisasi.

4. Setya Novanto Laporkan Menteri ESDM, Sudirman Said
Ketua DPR Setya Novanto resmi melaporkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Bareskrim Polri. Berdasarkan laporan polisi bernomor LP/1391/XII/2015/ Bareskrim tertanggal 14 Desember 2015, Sudirman Said dilaporkan terkait dugaan melanggar UU ITE No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. “Telah melaporkan dugaan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data tersebut otentik,” kata kuasa hukum Setya Novanto, Aga Khan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/12). Aga mengatakan dalam sidang MKD DPR, Sudirman Said menyerahkan tiga bukti rekaman yaitu handphone dan dua rekaman yang sudah dipindahkan ke flashdisk. Padahal menurutnya berdasarkan UU ITE jelas disebutkan bahwa alat bukti elektronik harus dipastikan keasliannya terlebih dahulu. Menanggapi hal itu, Sudirman Said mengatakan bahwa merupakan hak Setya Novanto untuk melaporkannya ke polisi. “Setiap warga negara punya hak melakukan tindakan hukum, termasuk melapor,” kata Sudirman Said saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Internasional di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis (10/12/2015). Sudirman mengaku siap menghadapi semua proses hukum selama dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.

Semoga kasus tersebut dapat mencapai titik terang. Seharusnya para perwakilan rakyat tidak sepatutnya berbuat seperti itu. Mereka dipilih untuk menampung aspirasi rakyat bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Semoga kedepannya pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, tidak ada kasus- kasus korupsi dan skandal yang melibatkan para wakil rakyat.