7 Respon Luhut Pandjaitan Dalam Kasus Perpanjangan Kontrak Freeport Yang Menyeret Namanya

Menkopolhukam akhirnya angkat bicara memberikan penjelasan atas posisinya dalam kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Nama Luhut juga terseret dalam kasus yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto dan Menteri ESDM, Sudirman Said. Berikut sederet kabar klarifikasi Luhut Panjaitan atas kasus “Papa Minta Saham” tersebut:

1. 5 Penjelasan Luhut Panjaitan Soal Kasus Freeport
Luhut menegaskan jika ia berpegang teguh kepada lima prinsip, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Terkait polemik kasus Freeport yang berkembang di media dan masyarakat akhir-akhir ini dan sehubungan dengan kesimpangsiuran informasi yang beredar. Maka saya memandang perlu memberikan penjelasan sebenar-benarnya dan seterang-terangnya atas posisi saya,” kata Luhut dalam konferensi pers terkait polemik PT Freeport di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). “Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada,” kata Luhut. Kemudian yang ketiga, menurut Luhut, adalah izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang berada. “Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” ujar dia. Terakhir, kata Luhut, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing. Berdasarkan lima prinsip itu, Luhut mengaku setuju dan mendukung lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

2. Terkait Isu “ Papa Minta Saham “, Luhut Pandjaitan Geram
Ketika memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015, Luhut terlihat menunjukan rasa geramnya kepada wartawan, karena dirinya meresa ikut tertuduh dalam kasus “ Papa Minta Saham ”. Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan dirinya tidak pernah mengirimkan memo kepada Presiden Jokowi untuk memperpanjang Kontrak PT Freeport. “ Justru saya mengirimkan memo kepada pak Jokowi, supaya tidak memperpanjang kontrak PT Freepot sampai tahun 2019. Saya geram dengan persoalan ini, saya tak ingin kasus “ Papa Minta Saham “ menyeret keluarganya jadi terusik akibat pemberitaan kasus tersebut, terlalu banyak menyesatkan,” tegasnya. Luhut juga mengklarifikasi, kenapa baru sekarang dirinya menyampaikan baru mengadakan konfrensi pers terkait namanya terseretnya dalam kasus tersebut. “ Selama ini, saya ingin melihat lebih jauh perkembangan proses kasus Setya Novanto. Saya siap buka-bukaan jika dipanggil oleh MKD yang rencananya dijadwalkan hari Senin, minggu depan,” ungkapnya.

3. Luhut Panjaitan Membenarkan Pernah Bertemu Petinggi PT Freeport
Menkopolhukam ini membantah keras jika namanya ada dalam rekaman pembicaraan antara Maroef Sjamsoedin selaku Dirut PT Freeport dan Ketua DPR, Setya Novanto. Dia mengklarifikasi, dirinya mengakui memang pernah bertemu dengan Jim Bob Moffett selaku petinggi PT Freeport. “ Saya bertemu dengan Jim Bob pada tahun 2012, hanya untuk urusan bisnis pribadi saya, karena saya memang pengusaha. Waktu itu juga saya belum jadi menteri, pak Jokowi juga belum jadi Presiden. Saya jadi heran, kok pertemuan berapa tahun lalu dikaitkan urusan kontrak karya PT Freeport,” ujarnya.

4. Peran Luhut Dalam Transkrip Rekaman Kontrak Freeport
Disebut-sebut, nama tersebut merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan. Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan pada Senin, 16 November 2015, Setya Novanto menyatakan jika Luhut dan dirinya setuju mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Presiden juga akan merestuinya. Untuk meyakinkan hal tersebut, Luhut dikabarkan telah bertemu dengan Chairman Freeport-McMoran Inc James Robert Moffet atau Jim Bob di Santiago, Chili empat tahun lalu. Dalam pertemuan dengan Jim Bob tersebut, Setya menyatkan Luhut meminta agar dari 30 persen saham Freeport yang akan didivestasi, 10 persen dibayar menggunakan deviden. Namun, ide tersebut tidak disukai oleh Presiden Jokowi dan akhirnya menjadi perdebatan. Selain itu, Luhut juga disebut telah mengetahui saham yang akan diberikan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam transkrip rekaman tersebut, Reza mengusulkan besaran saham untuk Presiden sebesar sebelas persen dan Jusuf Kalla sembilan persen. Reza juga menyebutkan keterlibatan Luhut dalam besaran saham untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Rencananya, mencari referensi yang dapat bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia. Dalam skenario ini Freeport hanya akan memiliki saham sebesar 51 persen.

5. Luhut Pertimbangkan Laporan ke Pihak Kepolisian Atas Pencemaran Nama Baik
Sang Jenderal Purnawirawan itu akan membuat repot para penuduhnya, meskipun Luhut enggan menyebutkan siapa saja yang telah menuduhnya tersebut. ‎”Saya akan pertimbangkan. Emangnya dia saja yang bikin orang lain repot, saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batasnya kesabaran orang, jadi terus terang saya masih melihat gerak maju sampai di mana, tapi kalau sudah keterlaluan saya pengin tahu dia sampai di mana,” tegas mantan Kepala Staf Kepresidenan ini. Dirinya menjelaskan bahwa sikapnya atas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah jelas. Pada 15 Mei 2015, Luhut mengaku saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa proses perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir tahun 2021. Pada rapat kabinet terbatas tanggal 16 Mei 2015, Luhut merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport ‎perlu dikaji mendalam, karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan tahun 2019.dan perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa. Lalu, pada 17 Juni 2015, ‎Luhut memberikan memo kepada Presiden Jokowi yang berisikan bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pada 2 Oktober 2015, Lambock V Nahattands, staf khususnya sebagai Menkopolhukam dipanggil Presiden Jokowi. “Lambock kembali menyampaikan pendapat bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan 2019, hari itu saya sedang berdinas di Surabaya,” tutur Luhut. Disamping itu, Presiden Jokowi menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan 2019. Presiden pun mengajukan lima syarat negosiasi perpanjangan yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham dan industri pengolahan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada 19 Oktober 2015. “Di mana jadi saya terlibatnya?‎” cetus Luhut.

6. MKD Terima Tantangan Luhut
Sebelumnya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menantang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) siap dipanggil untuk menjelaskan posisinya di kasus ‘Papa Minta Saham’ pada hari Kamis (10/12/2015). Akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menerima tantangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan untuk dihadirkan dalam persidangan kasus ‘Papa Minta Saham’. Setelah MKD melakukan rapat pimpinan (Rapim) dan menyepakati untuk menghadirkan Luhut untuk dimintai keterangannya. Selain itu lembaga itu juga akan menghadirkan penguasa Riza Chalid dengan hari yang sama. “Rapim memutuskan undang Luhut Senin (14/12/2015) Jam 13.00 WIB dan melayangkan panggilan kedua Riza yang akan diundang pada pukul 10.00 WIB,” kata Wakil MKD Junimart Girsang di Komplek Parlemen, Senayan, Jum’at (11/12/2015). Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan proses persidangan dua saksi yang akan dihadirkan ke MKD akan dilakukan secara terbuka untuk umum. “Kita (MKD) sudah selesai rapim. Senin jam 10 WIB panggil Riza Chalid (MR) di persidangan. Dan sifat sidang harus tebuka. Jam 13.00 WIB undang Luhut. Mudah-mudahan dua-duanya harus hadir,” kata Junimart usai mengelar Rapim di MKD.

7. Terseret Freeport, Luhut Pandjaitan: Keluarga Saya Terganggu
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan merasa terganggu oleh pemberitaan terhadap dirinya terkait dengan rekaman pertemuan Setya Novanto dengan Freeport. “Telah mengganggu keluarga saya dan dignity keluarga saya,” katanya di kantor Kementerian Politik, Jumat, 11 Desember 2015. Luhut menegaskan, dalam masalah pencatutan nama ini, awalnya ia tak begitu peduli. Namun, karena istri, anak, dan cucu-cucunya terganggu, ia pun terganggu. “Waktunya saya jelaskan posisi saya yang sejelas-jelasnya.”. Luhut mengatakan bahwa saat ini dirinya hanya ingin mengabdi kepada Republik Indonesia. “Dengan umur saya seperti ini, saya hanya loyal kepada pimpinan saya, Presiden Republik Indonesia,” kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyatakan bahwa selama ini pemberitaan terhadap dirinya tidak adil terkait rekaman pembicaraan antara pengusaha Muhammad Riza Chalid, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan Ketua DPR Setya Novanto yang menyebutkan namanya. “Jadi, ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara pada Novanto atau saudara Riza untuk pengaruhi Presiden perpanjang kontrak Freeport,” kata Luhut.

Skandal kasus rekaman Setya Novanto, sebagai Ketua DPR, yang meminta sejumlah saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden dan Wapres RI, rupanya semakin memanas. Luhut Panjaitan adalah salah satu Tim Sukses Jokowi dalam pemenengan Jokowi-JK di pilpres 2014 kemarin. Luhut Panjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era pemerintahan reformasi. Dan kini nama Luhut Panjaitan santer disebut akan menjadi salah satu menteri pilihan Jokowi dalam Kabinet Kerja. Pria yang saat ini berusia 67 tahun adalah mantan Jenderal TNI yang juga memiliki berbagai bisnis yang menjanjikan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Toba Samosir, 28 September 1947, beragama Kristen Protestan, istrinya bernama Devi Simatupang, dan memiliki 4 anak yaitu Paulina Panjaitan, David Panjaitan, Paulus Panjaitan, Kerri Panjaitan.