7 Tanggapan Atas Kemarahan Jokowi Kasus “Papa Minta Saham”

Presiden Joko Widodo meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015) ini. Berikut tanggapan para politikus mengenai kemarahan Jokowi :

1. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai kemarahan Presiden Joko Widodo terkait kasus pencatutan nama Presiden dalam percakapan perpanjangan kontrak PT Freeport merupakan hal wajar. “Kalau memang Presiden marah, itu manusiawi. Siapapun yang diseperti itu kan untuk hal yang tidak benar dan merusak kewibawaan negara bangsa tentu akan bersikap seperti itu,” ujarnya. Prasetyo menegaskan insitusinya bertekad bekerja secara profesional dalam menyelidiki kasus dugaan permufakatan jahat terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport. “Ada masalah yang prinsip dan signifikan, itu bukan obrolan biasa. Jadi, kalau Presiden emosional itu manusiawi. Namanya  dicatut,” kata Prasetyo.

2. Ahok Gubernur DKI Jakarta menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap marah dalam menyikapi dugaan pencatutan nama Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Menurut Ahok, Jokowi tidak akan mau bersepakat dengan pengusaha properti. “Ketemu saja enggak mau. Saya jamin beliau itu enggak mungkin minta saham, minta uang, terima saja enggak mau kok,” tutur Ahok.

3. Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengatakan, kemarahan Presiden Joko Widodo atas pencatutan namanya yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, mestinya direspons cepat oleh penegak hukum. Sebab, jika para penegak hukum tidak responsif, dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan rakyat yang meluas. “Seharusnya juga kemarahan ini direspons oleh semua penegak hukum tak terkecuali KPK,” kata Fickar. Kepolisian mestinya tidak harus menunggu laporan. Tetapi Polri bisa lebih aktif menemui dan menerjemahkan kemarahan prsiden tersebut melalui /legal action/ pencemaran nama baik. Demikian juga Kejaksaan, menurutnya harus bekerja cepat agar bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Peran KPK dalam hal ini bisa mem-back up langkah yang dijalankan Kejagung.

4. Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanul Haq menyebut kemarahan presiden Joko Widodo adalah representasi kemarahan publik sekaligus peringatan untuk para penegak hukum agar bertindak cepat mengusut kasus dugaan “Papa Minta Saham’ PT Freeport Indonesia (PTFI).”Saya mau mengatakan kemarahan Jokowi adalah representasi kemarahan publik itu sendiri, dan ini sebagai warning bagi institusi penegak hukum yang terlalu lamban bertindak,”ujar Kiai Maman.

5. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kasus pencatutan namanya merupakan peringatan keras terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”Iya, itu bentuk warning pada MKD. Tapi memang MKD memiliki kemandiriannya sendiri dengan keputusannya. Kita tidak bisa mendikte‎,” kata Jimly. Jimly menuturkan masalah ini sebagai pertaruhan bangsa. Menurut dia, seharusnya penyelesaian masalah catut nama Presiden ini tidak melalui jalur politik, melainkan ranah hukum.

6. Firman Wijaya, Pengacara Setya Novanto, mengatakan tetap menghormati semua pihak‎, termasuk Presiden Jokowi. “Kita harap semua pihak hormati proses, makanya Novanto tidak pernah untuk menanggapi dan beliau ingin fokus pada pemeriksaan. Itu spirit beliau sebagai suara representatif dewan dan tidak boleh memberikan pandangan yang missleading atau opini yang tidak jelas‎,” kata Firman. Dia menjelaskan, kliennya (Novanto) tidak pernah melakukan pencatutan nama presiden. ‎”Itu pembicaraan yang tidak ada lanjutnya, terkait dengan adanya tuduhan persekongkolan, kita tidak melihat itu dan tidak ada pencatutan nama presiden, dan dia tidak mau menanggapi opini-opini,” ujarnya.

7. Taufiqulhadi seorang politikus NasDem mengatakan “Kasus ini harus disikapi lembaga-lembaga hukum lain di luar MKD untuk bergerak cepat. Karena ada mencatut nama Presiden dan kemudian menghinanya”. Apa yang ditunjukkan Jokowi di Istana kemarin, kata dia merupakan perwujudan kegeraman yang tidak terbendung. Presiden merasa terhina karena ada yang mencatut namanya. Karenanya, ‎ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dalam kasus ini. Pertama, telah terjadi pencatutan nama, penghinaan sekaligus kebohongan. Kedua, jelas-jelas ada pertemuan yang direncanakan secara khusus. Dan ketiga, hal ini sudah memenuhi syarat di dalam konteks permufakatan jahat. ‎”Saya ingin mengatakan bahwa Kejaksaan, Kepolisian dan KPK itu harus bergerak secepatnya untuk memeriksa kasus ini, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena kasus ini telah memenuhi unsur pidana. Itu makna kuat yang di sampaikan oleh presiden,” tegas anggota komisi III DPR itu. ‎Taufiq berharap agar KPK proaktif terhadap kasus papa minta saham itu. Pasalnya, permufakatan jahat adalah celah hukum yang memiliki unsur pidana. Keterlibatan KPK, menjadi alternatif agar kasus itu tidak terus menjadi kegaduhan yang menyita energi bangsa, terutama aktivitas kedewanan.

Selain termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik, kasus ini membahayakan bagi investasi. Kepercayaan investor bisa turun karena citra kepala negara yang buruk. Semoga kemarahan Jokowi tersebut dapat ditanggapi dengan baik dan kasus ini cepat selesai.