Press "Enter" to skip to content

10 Fakta Mengejutkan Dari Persidangan Tertutup MKD, Ketua DPR Setya Novanto

Comments

Setya menjadi sorotan publik setelah dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD. Setya diduga melakukan pelanggaran etik. Sudirman memberikan bukti rekaman percakapan antara Setya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid. Pembicaraan dalam rekaman yang kemudian menjadi bahan perdebatan di MKD ini dilakukan pada Juni 2015.
Berikut fakta – fakta menarik dari diadakannya sidang MKD(07/12):

1. Tolak kesaksian Maroef dan Sudirman Said
Ketua DPR, Setya Novanto, memberikan keterangan di hadapan MKD, Senin (07/12), terkait skandal ‘minta saham Freeport’. Setya Novanto, dalam kutipan transkrip yang beredar di media massa, menolak kesaksian Sudirman Said dan Maroef Syamsoeddin dengan menyebut rekaman itu melanggar hukum. Sementara itu, pengamat politik Hanta Yuda mengatakan MKD telah melakukan harakiri politik dengan membuat sidang berjalan tertutup. Sidang sempat dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB tetapi ditunda hingga pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, MKD telah memanggil pelapor Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur Freeport Maroef Syamsoedin pekan lalu terkait keaslian rekaman pertemuan pada 8 Juni 2015, yang memuat dugaan pelanggaran etika. Kesaksian Maroef menyebut pengusaha Riza Chalid meminta saham PT Freeport sebesar 20% untuk dibagikan kepada Presiden Joko Widodo 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9%, sementara Setya Novanto meminta 49% saham proyek pembangkit listrik tenaga air di Timika, Papua. Setya Novanto pada akhir November lalu sempat mengatakan bahwa dia tidak pernah mengakui rekaman itu adalah suaranya.

2. Sidang MKD Periksa Novanto Digelar Tertutup
Bakri mengatakan, sebelum mulai persidangan sempat ada perbedaan pandangan apakah sidang akan digelar terbuka atau tertutup. Bakrie termasuk yang usul agar sidang terbuka. Namun akhirnya sidang digelar tertutup. Soal proses persidangan, menurutnya sama seperti dua persidangan sebelumnya saat mendengar keterangan Sudirman Said atau Maroef Sjamsoeddin. MKD menggali pertanyaan soal laporan terkait pertemuan Novanto dengan Reza dan Maroef terkait Freeport.

3. Hadirkan Setya Novanto, sidang MKD bisa berlangsung tertutup
Kepastian Setya Novanto datang, menurut salah satu anggota DPR, setelah sebelumnya beredar kabar Novanto hanya mau datang jika sidang MKD berlangsung tertutup. Sidang MKD sendiri akan difokuskan pada pemeriksaan, sejauh mana Setya Novanto melanggar etik. Permintaan Novanto agar sidang berlangsung tertutup, menurut politikus itu, didasarkan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang jelas menyebutkan sidang MKD berlangsung tertutup.

4. Sidang MKD Ditunda 4 Jam karena Setya Novanto Ada Agenda Lain
Ketua DPR Setya Novanto meminta agar sidang pemeriksaannya di Mahkamah Kehormatan Dewan ditunda pukul 13.00 WIB. Semula sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Dalam surat yang dikirim ke MKD, Novanto menyatakan ada kegiatan lain pada Senin pagi. “Sehubungan ada kegiatan lain yang tidak dapat saya tinggalkan, maka saya mohon agar sidang dapat diundur menjadi pukul 13.00 WIB,” kata ketua MKD Surahman Hidayat membacakan surat Novanto di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015). Surahman mengatakan, tak ada penjelasan soal kegiatan apa yang dimaksud oleh Novanto. Namun, karena surat tersebut diterima sekretariat sebelum waktu sidang, maka MKD bisa memenuhi permintaan itu. “Sidang akan dilaksanakan sesuai dengan permohonan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

5. Pimpinan MKD: Novanto Tak Bisa Minta Sidang Tertutup Seluruhnya
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang menegaskan, Ketua DPR Setya Novanto tak bisa meminta agar seluruh sidangnya berlangsung tertutup. Novanto hanya bisa meminta sidang dilakukan tertutup apabila ada hal sensitif yang tak boleh diketahui publik. “Tidak bisa tertutup seluruhnya. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan tertutup, silakan, tetapi nanti dibuka lagi,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

6. Kecewa Sidang MKD, Koalisi Antikorupsi Akan Demo ke DPR
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bakal menggelar aksi bertajuk ‘Bersihkan DPR’ di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka akan mengangkat beberapa isu seputar kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat. Satu di antaranya sidang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam beberapa hari terakhir. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, Indonesia Budget Centre, PWYP, Yappika, MAPPI itu akan menggelar aksi pada Selasa (8/12/2015) sekitar pukul 13.00 WIB.

7. Pakar: Sidang MKD Tidak Sah
Pakar hukum tata negara‎ Margarito Kamis menyatakan, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang kasus Papa Minta Saham atas laporan Menteri ESDM Sudirman Said tidak sah. Karena itu, keputusan yang diambil nanti juga tidak sah. “Sidang MKD yang berjalan sekarang tidak sah. Karena prosesnya dari awal sudah salah,” tegas Margarito di Jakarta, Rabu (2/12). Pakar dari Universitas Indonesia itu menambahkan, sebelum bersidang seharusnya ada tahapan proses verifikasi mengenai data-data pelapor maupun terlapor. Verifikasi tidak bisa dilakukan saat proses sidang MKD ‎berjalan. Jadi kalau ingin keputusannya sah, MKD harus memulai dari proses awal yaitu tahapan verifikasi, tegas Margarito.

8. Sidang Novanto cuma 3 jam
Sidang Novanto hanya berlangsung sekitar tiga jam dan digelar tertutup. Padahal dalam dua persidangan sebelumnya, rapat berlangsung alot dengan tanya jawab hingga berlangsung sampai malam hari. Ada apa?
“Ya karena ‘kecanggihan’ yang menjawab. Kalau jawaban bagus, ruang untuk mendalami jadi tidak terlalu luas,” kata ketua MKD Surahman Hidayat di sela rapat internal di depan ruang sidang MKD, gedung DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015). Anggota MKD Marsiaman Saragih saat dikonfirmasi soal rapat yang hanya berlangsung 3 jam, seperti menjelaskan maksud dari ‘kecanggihan’ yang disebut Surahman. Hal itu tak lain terkait dengan nota pembelaan Setya Novanto sebanyak 12 halaman yang dibacakan dalam sesi pertama persidangan. Dalam pembelaannya, Novanto membantah semua keterangan Sudirman dan Maroef Sjamsoeddin. Lantaran semua pertanyaan anggota MKD dibantah oleh Novanto, maka sidang yang dipimpin kolega Novanto, Kahar Muzakir pun berlangsung cepat.

9. Ada anggota MKD yang minta kasus dihentikan
Persidangan MKD untuk mendengar keterangan Setya Novanto hanya berlangsung sekitar 3 jam. Novanto membantah keterangan Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin. Rupanya, karena bantahan Novanto itu ada anggota MKD yang minta kasus dihentikan. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang enggan menyebut siapa anggota/pimpinan MKD yang meminta persidangan Novanto dihentikan karena rekaman dianggap ilegal. Namun permintaan itu diketahui bukan untuk pertama kali mencuat di ruang sidang MKD. Dalam rapat internal membahas kelanjutan kasus Novanto Selasa (1/12) lalu, anggota MKD Akbar Faisal menyebut secara terang bahwa Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir meminta case closed. Namun tak mendapat respon dari persidangan MKD.

10. Hanya lima anggota MKD yang setuju sidang Setya Novanto dilakukan terbuka
Pimpinan sidang yang juga politisi Golkar menyampaikan landasan hukum di dalam Tata Beracara MKD yang menegaskan jika sidang MKD seharusnya dilangsungkan secara tertutup. “Saya juga paham bahwa Pasal 132 menyatakan sidang dilaksanakan tertutup, begitu pula ketentuan di dalam Pasal 18. Tapi saya katakan, bahwa sidang dimungkinkan tertutup kecuali dinyatakan terbuka,” ujarnya. Dari 17 anggota MKD, hanya lima yang setuju agar sidang dilangsungkan terbuka. Selain Sudding (Hanura), empat orang lainnya adalah Akbar Faisal (Nasdem), Junimart Girsang, (PDIP) Guntur Sasono Demokrat), dan Darizal Basir (Demokrat). “Tapi sebagian besar ingin sidang ini tertutup dengan dasar hukum itu tadi. Dan juga atas permintaan terperiksa,” kata dia.

Dalam persidangan Novanto usai skorsing, terjadi tanya jawab antara anggota MKD kepada Novanto. Tapi Ketua DPR RI itu enggan menjawab pertanyaan terkait dengan isi rekaman, baik soal permintaan saham maupun pencatutan nama Presiden dan Wapres. Lantaran Novanto enggan menjawab pertanyaan terkait isi rekaman, maka MKD memutuskan akan menguji secara forensik keaslian dan isi rekaman sekaligus mengagendakan pemanggilan saksi lain untuk mengkonfirmasi bantah Novanto.