Sederet desas – desus seputar PT Freeport di tahun 2015 yang menghebohkan

Masalah Freeport yang tidak ada henti – hentinya ini, sedang hangat – hangatnya jadi perbincangan pemerintah dan masyarakat. Berikut deretan kabar mengenai perkembangan Freeport:

1. Perpanjangan Kontrak Freeport Tunggu Realisasi Smelter
Pemerintah hingga kini belum menyetujui perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebelum perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini merealisasikan pembangunan smelter. Batas waktu pembangunan smelter Freeport menjadi masalah antara Pemerintah dengan DPR. Pemerintah ancam bekukan izin ekspor PT Freepot Indonesia jika proses pembangunan smelter belum dilakukan. Menteri ESDM Sudirman Said juga meminta porsi bagi hasil antara pemerintah dengan Freeport dievaluasi kembali. PT Freeport Indonesia (PTFI) mengkhawatirkan nasib masyarakat Papua, jika izin ekspor dan operasional perusahaan dicabut.

2. Izin Ekspor Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, izin ekspor PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 25 Januari 2015, akan diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Sementara untuk negosiasi perpanjangan kontrak, Freeport ditekankan untuk memberikan revenue lebih besar ke pemerintah dalam kegiatan operasionalnya membangun Papua dan diharapkan penggunaan lokal konten oleh PT Freeport Indonesia naik 5% per tahun. Izin Freeport Diperpanjang, Papua Diharapkan Lebih Maju. PT Freeport Indonesia juga berencana investasi sebesar USD15 miliar atau setara Rp187,5 triliun (kurs Rp12.500) di Papua untuk mengembangkan tambang bawah tanah (underground mining) di sana, hal ini merupakan bentuk komitmen kami prioritas pada Papua dan memberikan nilai tambah kepada bangsa dan negara.

3. Masalah pembangunan Smelter
Pengamat energi Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai perpanjangan izin ekspor PT Freeport Indonesia telah melanggar Undang-undang (UU) Minerba. “Saya sih pendapatnya pemerintah pada dasarnya sudah melanggar UU Minerba. Karena seperti diketahui dalam UU diatur bahwa harus melalui pemurnian (smelter). Jika tidak, maka izin ekspor konsentrat harus dicabut,” ujar Marwan di Jakarta, Senin (26/1/2015). Manager Emergency Response Jatam Ki Bagus Hadi Kusuma juga menilai perpanjangan MoU Freeport menunjukkan pemerintah terlalu fokus pada aspek ekonomi. Hingga kini pembangunan smelter Freeport di Papua dan Gresik masih berlangsung, namun bila Smelter tidak selesai tahun 2020, kontrak Freeport minta diakhiri.

4. Papua Tetap Miskin meski Ada Freeport
Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan, keberadaan PT Freeport Indonesia yang mengeruk emas di beberapa wilayah Papua tidak lantas membuat masyarakat setempat lepas dari kemiskinan. Masyarakat Papua pun hingga kini tetap miskin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Papua mencapai 31%. Kontribusi PT Freeport Indonesia bagi wilayah paling dekat dengan lokasi tambang milik perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut hanya Rp200 miliar per tahun. Hal ini membuat Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf geram dengan tingkah Freeport selama ini. Karena PT Freeport Indonesia ternyata selama ini hanya memurnikan 30% hasil tambangnya di pabrik pemurnian (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Padahal, selama ini perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut telah habis-habisan mengeruk emas di Papua.

5. Pemerintah Desak Freeport Teken MoU Smelter di Papua
Pemerintah mendesak PT Freeport Indonesia menandatangani nota kesapahaman (memorandum of understanding/MoU) pembangunan smelter dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah berjanji akan menuruti sebanyak 11 tuntutan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua.

6.Proses renegosiasi Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia
Pengamat energi Simon Sembiring menilai, pada dasarnya proses renegosiasi (KK) PT Freeport Indonesia melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dan pada bulan September lalu PT Freeport Indonesia mendapat angin segar dari pemerintah, dengan dimungkinkannya perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperpanjang kontraknya sejak tahun ini, tanpa menunggu 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis pada 2021 sebagai paket kebijakan ekonomi September I.

7. Kelangsungan Investasi Freeport Lewat BEI
Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam Tedy Badrujaman mengemukakan, selain pihaknya ada satu lagi perusahaan tambang plat merah yang siap menyerap saham PT Freeport Indonesia jika sudah melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengemukakan, kelangsungan investasi dari PT Freeport Indonesia mencapai USD18 miliar atau Rp248 triliun (kurs Rp13.800/USD). Dengan pernyataan tersebut, OJK pun setuju jika PT Freeport Indonesia mencatatkan saham perdananya (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia.

8. Perpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun ini harus menunggu revisi Undang-undang (UU) No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, dalam UU Minerba tersebut pengajuan perpanjangan kontrak harus dilakukan maksimal dua tahun sebelum masa kontrak habis. Artinya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.

9. Pemerintah Diminta Tak Biarkan Freeport IPO
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak membiarkan PT Freeport Indonesia melakukan divestasi saham melalui skema initial public offering (IPO) di pasar modal. Namun untuk penyerapan pelepasan sebagian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia ini, pilihan terakhir akan diserahkan kepada pihak swasta.

10. 5 syarat Jokowi agar Freeport bisa perpanjang kontrak
Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah dan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut sedang dalam proses pembicaraan terkait perpanjangan kontrak. Pemerintah setidaknya memiliki lima syarat agar kontrak Freeport dapat diperpanjang. Pertama, Freeport yang telah mengeruk tambang di Papua selama puluhan tahun diminta untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Papua. Kedua, pemerintah juga meminta agar Freeport dalam kegiatan pertambangannya menggunakan komponen lokal yang lebih besar.
Ketiga‎ tentang divestasinya, keempat masalah royalti, dan kelima industri, harus ada smelter-nya.

11. Tercatutnya nama Jokowi di Freeport
Menteri ESDM Sudirman Said melempar bola panas dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa ada politisi kuat dan pengusaha yang menjual nama Jokowi dan JK untuk memperoleh saham di perusahaan tambang asal negeri Paman Sam tersebut. Berdalih menjadi perantara antara pemerintah dan Freeport, politisi ini meminta 20% saham Freeport untuk diberikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK. Selain itu, anggota dewan ini juga meminta 49% saham di PLTA Urumuka, Papua.

12. RI Dapat Durian Runtuh jika Tak Perpanjang Kontrak Freeport
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak mau menuruti persyaratan, maka Freeport harus hengkang dari Indonesia dan tidak masalah jika kontrak Freeport tidak diperpanjang. Pasalnya, Indonesia justru akan mendapat banyak keuntungan jika kontrak tersebut tidak diteruskan. Adapun syarat yang diajukan Jokowi untuk kelangsungan kontrak Freeport antara lain, pembayaran royalti kepada pemerintah yang lebih tinggi, tidak membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan. Selain itu, melakukan pelepasan saham (divestasi), pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga (smelter), dan memperbaiki lingkungan.izal menyebutkan, cadangan emas yang dimiliki raksasa tambang Paman Sam tersebut sekitar 16 juta kilogram (kg). Sementara cadangan devisa emas yang dimiliki Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kg.

Meski beberapa kali berganti pemerintahan, namun Indonesia tetap saja terkesan lembek menghadapi perusahaan tambang yang mengeruk emas di Papua selama puluhan tahun ini. Semoga perpanjangan Kontrak Kerja tahun ini memberikan dampak yang lebih baik kepada Indonesia.