Jokowi Diminta Mundur Dari PDIP Jika Ditekan Terus-menerus

“Sebagai seorang presiden, Presiden Joko Widodo harus berani tegas dan tidak mau dipengaruhi oleh intervensi PDIP” kata seorang Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi tidak hanya mementingkan kepentingan partai yang mendukungnya, tapi juga rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

“Jokowi harus berani bilang ke PDIP, ‘Jangan bikin repot. Kalau tidak mau, silakan keluar dari pemerintahan’.  Saya mau cari parpol yang dukung saya,” kata Hasan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Hasan menambahkan, saat ini, Jokowi seperti tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden, melainkan sebagai seorang kader partai. “Kalau sudah gini, Jokowi harus merevisi ideologi. Masak, mau gini terus sampai lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sebagai seorang presiden, Joko Widodo diminta menanggalkan statusnya sebagai petugas PDIP. Kerap kali, kebijakan yang diambil Jokowi dianggap dipengaruhi oleh kepentingan partai banteng moncong putih.

“Jokowi sebagai kepala negara, harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga, Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita. Sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan parpol,” kata pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

Sebagai kader partai, Jokowi kerap mendapatkan kendala saat mengambil keputusan seperti menetapkan menteri dan saat mengambil kebijakan. “Ini penting sekali. Ke depan, akan sangat mungkin juga presiden lebih baik lepas dari partai,” ujarnya.