Kepala Daerah Tidak Jadi Dipilih Oleh DPR

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu nomor 2 tahun 2014 tentang Pemda menjadi Undang-undang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rakyat kembali bisa memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Bupati-Wakil Bupati secara langsung. Butuh jalan berliku hingga akhirnya rakyat kembali memiliki hak untuk memilih kepada daerah.

Perppu nomor 1 tahun 2014 terbit karena DPR periode 2009-2014 mengesahkan UU Pilkada tak Langsung. Perjalanan Perppu ini tak mulus-mulus amat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat harus melobi sejumlah pimpinan partai agar Perppu bisa lolos di DPR. Akan tetapi saat ini Perppu tersebut sudah disahkan sehingga dimasa yang akan datang, Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung Oleh Rakyat.