Press "Enter" to skip to content

Pengusaha Ikan Tolak Aturan Menteri Susi yang Merugikan 45 Juta Dollar

Comments

Pelaku usaha periklanan mengklaim Kebijakan Menteri Susi, telah merugikanPengusahan ikan Kerapu, seperti  potensi kerugian sebesar 45 juta dollar AS per tahun, Dengan begitu para pengusaha ikan  kompak menentang sejumlah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiatusti yang dinilai merugikan mereka.

Dengan begitu mereka akan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (21/1/2015) besok.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan, setiap tahun pembudidaya kerapu mengekspor sebanyak 4.6000 ton dengan nilai 45 juta dollar AS.

Sejak terbitnya Permen Nomor 57 tahun 2014 pada Desember 2014, yang melarang bongkar muat di tengah laut atawa transhipment, para pembudidaya ikan tidak dapat lagi melakukan ekspor. Sementara ekspor dengan pengiriman via udara berbiaya terlalu tinggi.

Bila peraturan itu tidak dicabut, Wajan mengklaim ikan kerapu tidak dapat dipasarkan sehingga lebih dari 100.000 produsen lokal terancam kebangkrutan.

Para pembudidaya ikan kerapu juga khawatir para pembeli ikan kerapu akan beralih ke negara lain seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam. Dan dalam waktu dekat, pasokan ikan kerapu dunia dapat direbut dan dikuasai oleh negara-negara tersebut. “Padahal, Indonesia adalah pemasok bibit-bibit ikan kerapu ke negara-negara ini,” tambahnya.

Para produsen lobster juga akan ikut bersama mengadukan nasipnya ke DPR. Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Nusa Tengara Barat (NTB) Aminullah mengatakan Permen No.1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan juga berpotensi mematikan mata pencaharian para nelayan di wilayah NTB. Sebab bibit lobster para nelayan NTB sebanyak 4,9 juta pada periode Januari-Oktober 2014 telah siap diekspor ke Vitenam.

Bila kebijakan menteri susi  tetap berlanjut maka potensi kerugian yang dialami nelayan NTB sangat besar dan melahirkan pengangguran baru di wilayah NTB. Sementara itu sejumlah nelayan di tanah air juga melakukan demonstrasi menolak peraturan menteri KKP yang dinilai mendiskriminasikan nelayan lokal.

DPR telah memutuskan memanggil Susi terkait kebijakannya pada Rabu (21/1/2015) besok  pukul 10.00 WIB hal keperluan rapat dengan komisi IV DPR. Dengan begitu para pengusaha berharap kebijakan tersebut untuk dicabut dan bisa melancarkan semua pengusahan untuk mengekspor ikan ke luar Negeri.