Jokowi Melumuri Tangannya Dengan Darah, Padahal Belum Genap 100 Hari Kerja

Eksekusi mati terhadap enam narapidana kasus narkotika yang dilakukan pemerintah Joko Widodo menuai kritik dari Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. Ia menganggap kebijakan tersebut merupakan pencitraan.

“Kenapa pada hari ke-91 menjabat Presiden, bahkan belum 100 hari, dia sudah ‘melumuri tangannya dengan darah’ melalui eksekusi mati? Apa lagi kalau bukan pencitraan?” ujar Poengky di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).

Poengky mengatakan, di Indonesia, kebijakan eksekusi mati dilaksanakan rezim penguasa ketika dia butuh panggung di mata publik atas kebijakan-kebijakan lain yang tidak populer.

Dia menengarai, eksekusi mati yang dilakukan rezim Jokowi adalah cara untuk mengatrol citranya di tengah terpaan berita negatif seputar pemilihan tersangka Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau kebijakan yang lain.

“Pengalaman sudah membuktikan apa yang saya katakan tadi. Berkaca saja pada pemerintahan sebelumnya,” ujar Poengky.

Poengky menambahkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukan eksekusi mati terhadap delapan orang, yakni tahun 2008 atau jelang Pemilu 2009. Pada 2013 atau jelang Pemilu 2014, pemerintahan SBY kembali mengeksekusi lima terpidana mati.

“Ini tendensinya ngejar popularitas biar naik bahwa seolah-olah pemerintahannya tegas, mampu mengatasi kejahatan narkotika, dan lain-lain. Padahal, tidak sama sekali,” ujar dia.

 “Pemerintah tidak pandang bulu dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla mengatakan bahwa eksekusi mati menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berani melakukan kejahatan narkotika di Indonesia.

Sepertinya akan ada eksekusi-eksekusi mati yang berikutnya, pasalnya Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana mati kasus narkotika pada Minggu (18/1/2015) merupakan gelombang pertama. Pemerintah akan melakukan eksekusi berikutnya dengan prioritas kasus-kasus narkotika.