Beberapa Pernyataan Jokowi di Papua yang Dramatis

Beberapa kali semenjak sebelum dan setelah menjabat sebagai presiden, Joko Widodo pernah mengeluarkan pernyataan dramatis yang mencerminkan hasrat untuk mendorong keterbukaan ketika menilai suatu peristiwa dan masalah dalam masyarakat.

Saat ini di Jayapura, Papua, dalam Perayaan Natal Nasional pada 27 Desember 2014, Jokowi sebagai presiden menyerukan perdamaian ”kepada semua pihak” dengan mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua. ”Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyesalkan dan berduka cita atas penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014, yang mengakibatkan lima warga tewas, termasuk empat pelajar sekolah menengah. Ia berjanji menyelesaikan kasus ini sampai tuntas.

Kata hati Jokowi ini mengingatkan saya pada warga Timor Lorosa’e ketika tanah air mereka masih masuk Indonesia. Para pejabat Indonesia waktu itu mengingatkan bahwa Timor Timur mengalami banyak pembangunan dibandingkan dengan masa penjajahan oleh Portugis. Warga Timor Lorosa’e menjawab, ”Baiklah, angkat saja semua jalan, jembatan, dan bangunan kembali ke Indonesia. Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan.”

Sama seperti di Timor Timur pada masa lampau dan di Provinsi Aceh selama berlangsung konflik bersenjata, pemberitaan pers tentang Papua sangat terbatas. Wartawan di Papua masih traumatis karena tekanan yang bertahun-tahun mereka alami apabila memberitakan masalah yang tidak menyenangkan pemerintah dan narasumber masih tetap takut mengutarakan informasi dan pendapat kritis.

Keterbatasan arus informasi dan berpendapat dari Papua juga tecermin dalam pemberitaan pers nasional sehingga masalah dan peristiwa yang timbul di ujung timur Indonesia itu sering kali tidak muncul secara komprehensif. Insiden penembakan di Enarotali bulan lalu, misalnya, lebih jelas dalam laporan di media internet berdasarkan wawancara dengan pengamat hak asasi manusia dengan banyak narasumber anonim di Papua.

Untuk mengakhiri isolasi terhadap Papua, sudah waktunya daerah itu terbuka sepenuhnya, seperti pulau-pulau lain di negeri ini. Termasuk terbuka bagi peliputan pemberitaan yang independen, baik pers dalam negeri maupun internasional.

Tindakan saat ini menahan dan mengadili dua wartawan Perancis dari Franco-German Arte TV, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, seharusnya tidak terjadi. Dewan Pers telah pula menyarankan agar mereka dideportasi saja jika dianggap menyalahgunakan visa turis. Dewan Pers juga pernah menyarankan kepada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Papua terbuka bagi peliputan pemberitaan oleh media pers dari dalam dan luar negeri.

Wartawan itu seperti dokter. Di mana pun dokter berada, sedang jalan-jalan bersama keluarga sekalipun, tidak mungkin membiarkan seseorang yang tiba-tiba menderita sakit di tepi jalan. Demikian pula wartawan, tidak mungkin menghindari informasi yang menarik untuk diamati sekalipun ia tidak sedang menjalankan tugas reportase.

Pemberitaan yang terus terang dan komprehensif tentang suatu masalah dan peristiwa bukan hanya patut diketahui publik sebagai hak asasi mereka. Namun, mungkin penting bagi pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat.

Aktivis dari Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), Muslahuddin Daud, mengakui bahwa penyelesaian konflik di Aceh itu sulit, tetapi media dapat berperan menjembatani perbedaan antara kedua pihak. ”Hampir-hampir tidak mungkin mencapai perdamaian tanpa kehadiran mediator, media, dan pihak netral lainnya. Surat-surat kabar telah membantu menyebarkan pesan perdamaian di Aceh,” kata Muslahuddin Daud dalam konferensi Forum Perdamaian Dunia.

Seandainya pers kita dan pers internasional lebih teratur memberitakan aspirasi dan gejolak di Papua, Presiden Joko Widodo agaknya tidak akan seterlambat ini mengajak ”yang masih di dalam hutan, yang masih di atas gunung-gunung” untuk ”bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai”.

Persatuan dan kesatuan di Indonesia memang harus senantiasa dijaga, dilestarikan dan  ditingkatkan demi keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).