KPK Tidak Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri

Sangat berbeda dengan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses pemilihan Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal (Pol) Sutarman.

Menurut Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK , Presiden SBY saat itu meminta KPK melakukan uji sahih laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala Polri sebagai bahan pertimbangan presiden nantinya.

“Pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung kepada Presiden sebagai bahan untuk Presiden menentukan calonnya. Pada saat ini, KPK tidak diminta untuk melakukan itu,” kata Bambang.

Bambang memaparkan, kajian mendalam atas LHKPN calon kepala Polri dapat membantu untuk mengklarifikasi beberapa hal, di antaranya apakah aset yang dilaporkan sesuai dengan profil penghasilan calon Kapolri atau tidak. Hal lain yang bisa diklarifikasi dari penelusuran aset tersebut adalah ada tidaknya indikasi gratifikasi, atau indikasi tindak pidana korupsi lainnya yang mungkin melibatkan calon kepala Polri tersebut.

Walaupun demikian, Bambang menyampaikan bahwa pemilihan Kapolri merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan undang-undang. KPK, kata dia, hanya bisa mendorong agar penggantian itu dilakukan sesuai tradisi, yakni apabila Kapolri yang masih menjabat akan segera pensiun.

Di samping itu, lanjut Bambang, KPK akan mengingatkan agar calon Kapolri mendatang memiliki integritas, akuntabilitas, dan bisa bekerja sama dengan KPK.

Menurut Jokowi, pemilihan Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Kompolnas. Jokowi menganggap usulan Komisi Kepolisian Nasional tersebut memiliki kecakapan, mampu serta memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pucuk pimpinan di institusi Bhayangkara.

Diberitakan sebelumnya, KPK Tidak akan ikut campur tangan atas hak Presiden dalam memilih calon Kapolri.