KPK Tidak Selidiki Calon Kapolri, Karena Tak Ingin Intervensi Presiden

Bambang Widjojanto mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai nama-nama calon pengisi jabatan kapolri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang mengatakan bahwa KPK tidak akan melakukan campur tangan mengenai hak prerogatif Presiden.

“Belum ada permintaan untuk dilakukan profiling secara resmi. Kalau belum diminta ya kita tidak akan lakukan,” ujar Bambang, saat ditemui seusai bertemu dengan anggota Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

KPK, menurut wakil mereka Bambang, akan bersikap sesuai fungsinya sebagai institusi penegak hukum. Selama ini KPK hanya akan melakukan penyelidikan rekam jejak calon pejabat negara, sesuai dengan permintaan Presiden, seperti yang dilakukan saat pemilihan menteri anggota kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Wakil Ketua KPK tersebut, para pimpinan KPK menyadari tuntutan masyarakat umum, agar KPK dilibatkan dalam pemilihan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Namun, KPK tidak akan mengambil tindakan, atau bekerja tanpa adanya perintah khusus.

“Itu kan kewenangan Presiden, bukan KPK. Kami tahu ada tuntutan untuk melibatkan KPK, kami memahami. Tetapi kami juga tidak mau intervensi,” kata Bambang. Bambang membenarkan jika hingga saat ini KPK masih terus menelusuri kasus rekening gendut yang melibatkan pejabat negara.

Akan tetapi, sampai saat ini KPK belum bisa memberikan keterangan mengenai siapa yang menjadi pelaku, termasuk apakah kasus itu menimpa pejabat tinggi Polri. “Kalau pada saatnya kami rasa sudah cukup, pasti kami umumkan. Siapa pun pejabat yang terbukti, kami tidak akan berlaku diskriminatif,” kata WakilKetua KPK tersebut.